Desa Unggahan

Berdasar permendagri nomor 113 tahun 2015, keuangan desa adalah dengan hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran.

         Penyusunan RPJMDesa akan menghasilkan rencana pembangunanyang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampua penganggarannya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa. Dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa. Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia,sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa. Pengelolaan pendapatan desa sampai dengan tahun anggaran 2015 mendasarkan pada Peratura Daerah Kabupaten Buleleng , Nomor 12 tahun 2006 adalah (1) pendapatan asli desa; (2) Bantuan dari pemerintah kabupaten; (3) Bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; (4)Sumbangan dari pihak ketiga (5) Pinjaman desa.